News7tipikorindonesia.com Batubara – Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di UPT SDN.No. 19 Guntung Jalan Muhammad Zein Jawi Desa Guntung Barat  Kec. Lima Puluh  Pesisir Kabupaten Batubara di pertanyakan , karena diduga tidak  transparan.

Publik kesulitan mengakses informasi dana BOS karena pengelolaannya didominasi kepala sekolah. Padahal, pengelolaan dana BOS harus melibatkan semua pihak, termasuk Komite Sekolah dan masyarakat, dari perencanaan hingga evaluasi.

 “Penggunaan dana BOS tidak dapat diakses oleh publik sehingga transparansi dan akuntabilitasnya dipertanyakan. Tak heran, dugaan penyelewengan dana BOS terus saja mencuat,” sebut Susyanto Ketua DPD Lembaga TIPIKOR Indonesia Kab. Batubara Selasa 12/09/2023

Susyanto Ketua DPD TIPIKOR Indonesia Kab. Batubara  yang dikenal vokal ini kepada wartawan di Lima Puluh. Mengatakan  Kepala Sekolah UPT SDN 19 Guntung Zlk terkesan tertutup dan dinilai  tidak kooperatif  kepada pihaknya.  Saat dikonfirmasi langsung terkait adanya laporan masyarakat mengenai   kusen jendela yang sudah mulai lapuk  dan atap plafon sekolah  yang bolong dimakan rayap,  Kepsek sepertinya enggan menjawab.  Dikhawatirkan akan berbahaya bagi  siswa jika tidak segera diperbaiki

Sebenarnya Dana Bos bisa digunakan untuk  melakukan rehab ringan. Jangan sampai  dana BOS yang sebenarnya diperuntukkan untuk kenyamanan siswa dalam belajar hanya dijadiakan sebagai  laporan fiktif  saja

Setiap wali murid seharusnya meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Sekolah terhadap penggunaan  dana BOS. ” Mereka banyak dijerat karena menyeleweng dari juknis. Orang tua siswa harus tanggap  untuk mempertanyakan penggunaan dana BOS. Jangan hanya diam,” ujar Susyanto .

Susyanto pun meminta agar Dinas Pendidikan Kab. Batubara bertindak tegas menindak kepala sekolah yang nakal . Yang bermain-main dalam penggunaan dana BOS.

“Kita harus tahu bahwa laporan penggunaan dana BOS ialah bagian dari informasi publik yang harus diketahui masyarakat luas. Sesuai dengan amanat undang-undang” Kata Susyanto

Susyanto juga menegaskan, pemberian dana BOS diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Lanjut lagi, “ Pemkab Batubara harus tegas dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan   “Karena dana BOS merupakan dana transfer secara hukum sudah diberikan kepada daerah. Nah, pihak pemerintah daerah harus pula  mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melakukan pengawasannya,”

“Kami akan segera melaporkan hasil temuan kami, agar pendidikan di Kabupaten Batubara terus maju dan berkembang. “ Tutup Susyanto (Samri Sinaga)