Pasalnya,  Ombudsman Sumut  dalam keterangannya kepada pers, Jumat (3/1), menyatakan  telah menerima informasi terkait problematika pemilihan Kepling saat ini,  salah satunya terkait penyelenggaraan pemilihan Kepling  di Kecamatan Medan Amplas.

“Kerentanan dalam pemilihan Kepling  sangat sering terjadi misalnya terkait bukti dukungan 30 persen  dari warga untuk mencalonkan,”. kata  Penjabat sementara  Kepala Ombudsman Sumut James Marihot Panggabean.

Pihaknya mensinyalir bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadi penggunaan data ganda atau data yang sama digunakan oleh calon Kepling.

Disebutkannya,  pedoman pengangkatan dan pemberhentian Kepling, termasuk pembentukan tim verifikasi oleh camat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021.

Namun, kata James, hal ini sangat rentan dikarenakan belum diaturnya secara rinci terkait proses pengawasan/pengendalian mutu proses pemilihan kepala lingkungan di dalam Peraturan Wali Kota Medan tersebut.

Selain itu, di dalam. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 juga belum ada diatur secara eksplisit  pengelolaan pengaduan dalam proses pemilihan kepala lingkungan.

Seyogyanya,  lanjut James, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 harus merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyediakan sarana pengelolaan pengaduan di dalam proses pemilihan  Kepling.

“Prinsipnya masyarakat juga bagian dari pengawas pelayanan publik yang ikut serta memantau dan mengawasi proses pemilihan kepala lingkungan,”  tambahnya.