Newstipikorindonesia.com. Pematang Bandar –  Membandel satu unit Ruko (Rumah toko) permenen yang dibangun diatas saluran irigasi milik pemerintah di Jalan Manggis Dusun I Nagori Purbaganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, diminta untuk segera dibongkar. Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua DPC Lembaga  TIPIKOR Indonesia Ir. Suharto S. Ak, mengingat adanya Laporan keluhan Masyarakat Tani. Senin 29/08/2022

Menurut Suharto, hal  ini juga sudah disampaikan kepada Pemdes Nagori Purbaganda, Camat Pematang Bandar dan Dinas DPM  PTSP dan PUPR Kab. Simalungun 

Supardi Plt Kepala Desa Nagori Purbaganda kepada News7tipikorindonesia.com menyampaikan “ Secara hukum irigasi itu milik masyarakat umum dan dibangun juga dengan mengunakan uang pemerintah, pemanfaatannya juga untuk masyarakat luas, bukan milik pribadi, Kami juga sudah memperingatkan, tapi pemilik ruko tetap membandel ,” Ujar Supardi 

Disampaikannya, Ia tidak mengetahui, apakah pembangunan ruko itu memiliki izin atau tidak, karena baru saja menjabat sebagai Plt. Kepala Desa ( Pangulu)  di Desa Nagori Purbaganda “ Kita sudah minta apa yang menjadi dasar pemilik ruko mendirikan bangunan diatas saluran irigasi tersebut. Demikian juga  tentang surat izinya,  Akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah mengindahkannya.”

Ditambahkannya, apapun alasanya pembangunan ruko itu, tentu sudah menyalahi aturan yang ada,  Pemdes juga meminta supaya Lembaga TIPIKOR Indonesia melaporkan ke instansi yang terkait “Karena teguran kami tidak diindahkan, silahkan laporkan kepada pihak terkait untuk menegur dan melakukan pembongkaran terhadap bangunan itu,” tegas Plt. Kades.

Demikian pula dengan Sekretaris desa saat dikonfirmasi langsung menyatakan bahwa kepala desa yang lama tidak pernah mengeluarkan izin pendirian bangunan tersebut

Menurut penuturanya, Pemdes hanya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah.(SKT). Namun ketika ditanya, apa yang menjadi dasar pembuatan surat tanah. dan apakah saluran irigasi itu masuk didalam SKT. Sekdes tidak bisa menjawab  Anehnya lagi, ketika diminta  untuk menunjukkan  salinan copy SKT yang telah  diterbitkan Sekdes tidak dapat menunjukkan dengan alasan tidak memiliki copy SKT yang telah diterbitkan.   

Sementara itu Camat Kecamatan Pematang Bandar, Pahat Halomoan S.Sos, mengaku baru mengetahui jika ada bangunan yang berdiri diatas irigasi yang dibangun  pemerintah tersebut. Dan tegasnya, pihak kecamatan juga tidak pernah mengizinkan pendirian bangunan diatas irigasi .

“Saya sudah instruksikan Plt Kades, untuk melakukan peninjuan, dan izin apa yang menjadi dasar mendirikan bangunan ruko itu.,” ujarnya.

“Secara aturan membangun tanpa izin, itu tidak dibenarkan, apalagi dampaknya berimbas pada warga yang lain.   kita harus patuh pada peraturan dan undang-undang. Jika dilanggar ya  harus ada konsekwensi dan resikonya. ” tukasnya (P. Red)